Uraikan Pembagian Wilayah Pembangunan Di Indonesia – Pada tingkat ketiga, Indonesia dibagi menjadi kecamatan-kecamatan, atau disebut dengan nama lain jika peraturan khusus daerah setempat. Kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kota/kabupaten. Suatu daerah dipimpin oleh seorang pejabat daerah, yang diangkat dari kalangan pejabat oleh Pejabat Tugas/Gubernur setempat dan bertanggung jawab kepada pejabat/gubernur melalui sekretariat daerah.
Dalam banyak kasus di Indonesia, terdapat kecamatan yang nampaknya mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan kecamatan di sekitarnya. Kecamatan ini merupakan pusat ekonomi, budaya dan sejarah kabupaten tersebut. Contohnya adalah Jonggol di sebelah timur Kabupaten Bogor, Majenang di sebelah barat Kabupaten Cilacap, dan Bumiayu di sebelah selatan Kabupaten Brebes.
Uraikan Pembagian Wilayah Pembangunan Di Indonesia
Di provinsi di pulau Papua, daerah ini disebut kabupaten. Sedangkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kawasan ini disebut Kapanewon (jika di perkotaan) atau kemantren (jika di perkotaan).
Memeratakan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia, Pemerintah Dorong Pengembangan Psn Prioritas Di Berbagai Wilayah
Kecamatan adalah bagian suatu kota atau kota kecil yang dilakukan oleh pejabat tingkat kabupaten. Kecamatan diselenggarakan menurut ketentuan Pasal 1 Nomor 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: kecamatan atau disebut dengan nama lain seperti wilayah kabupaten/kota oleh pejabat daerah.”
Camat juga dianggap sebagai perangkat daerah di Kabupaten/Kota (perangkat daerah merupakan unsur pendukung kepala daerah dan DPRD dalam mengatur kerja pemerintah yang menjadi kewenangan di daerah.
), sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:
Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam sistem administrasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan kecamatan merupakan kelengkapan daerah kabupaten/kabupaten serta pemerintahan umum. administrator.
Batas Dan Pembagian Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(Lihat pengertian wilayah administratif pada Pasal 1 Nomor 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sebagai perangkat daerah, Walikota menjalankan sebagian wewenang yang dilimpahkan dari Pejabat/Walikota dan penyelenggara negara pada umumnya, Walikota juga menjalankan tugas pemerintahan sebagai perantara di tingkat daerah. .
Gubernur dan wakil/walikota melaksanakan pekerjaan umum pemerintahan di bidangnya masing-masing. Untuk melaksanakan pekerjaan umum pemerintahan, gubernur dan bupati/gubernur ibu kota dibantu oleh organisasi vertikal (organisasi vertikal adalah kementerian dan/atau lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang tidak dibebankan kepada daerah otonom di daerah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
). Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan secara umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/walikota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah federal. Gubernur dan gubernur/walikota dalam urusan pemerintahan pada umumnya dibiayai oleh APBN. Wakil/wali kota dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan di tingkat kabupaten ditugaskan kepada bupati.
Untuk memahami tujuan pembentukan kecamatan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, dapat dipahami dari ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah. Pemerintah mengatakan: “Organisasi dibentuk di tingkat kabupaten untuk meningkatkan koordinasi pelayanan. Divisi negara, pelayanan publik, pemerintahan desa/kota.
Musrenbangdes Penetapan Rkp Desa Tahun 2022
Definisi [sunting | Sumber Perubahan] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 [Perubahan | edit sumber]
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah tidak ada definisi langsung mengenai istilah sub-istilah, namun Pasal 72 memberikan definisi sebagai berikut:
(1) Untuk menerapkan asas pemisahan wilayah, wilayah Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas wilayah provinsi dan ibu kota negara.
(4) Apabila dipandang perlu menurut pertumbuhan dan perkembangan, dapat dibentuk daerah administratif dalam daerah pemerintahan sendiri yang peraturannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Arah Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur
Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian kecamatan adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penerapan prinsip dekonsentrasi yang merupakan bagian dari kabupaten atau kotamadya.
Pengertian kecamatan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf m adalah sebagai berikut:
Berdasarkan pengertian tersebut, kecamatan bukan merupakan wilayah hukum dalam lingkup dekonsentrasi, menurut undang-undang ini kedudukannya berubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau kota.
Pengertian langsung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat dalam penjelasan Pasal 126 ayat (1), yang dijelaskan sebagai berikut: “Kecamatan adalah wilayah kerja kepala desa”. Alat regional kota dan kota.
Berikut Link Info Transparansi Apbdes 2022 Padakkalawa
Undang-undang ini tidak mendefinisikan sub-kata itu sendiri, tetapi dalam uraian pasal. Pengertian langsung kata “kota” dalam organisasi terdapat dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kota, yang menyatakan:
Peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa kecamatan hanya sebatas status suatu daerah sebagai kecamatan kota/kabupaten saja, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 6 sampai dengan 8 yang menyatakan:
Perubahan dasar administrasi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bupati menjadi penyelenggara beberapa pekerjaan negara yang menjadi kewenangan partai. Bupati/Walikota. Perubahan utamanya adalah:
A. Kecamatan tidak lagi menjadi wilayah administratif pemerintahan dan dianggap sebagai wilayah administratif bupati. Dengan model baru, kabupaten merupakan wilayah kerja atau wilayah tempat kerja bupati.
Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Apbdes Tahun Anggaran 2021
B. Ibu kota merupakan perangkat daerah negara dan daerah serta bukan merupakan wilayah administratif negara, sehingga kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai kekuasaan sebagai penyelenggara negara, pembangunan, dan masyarakat, tetapi juga sebagai penyelenggara negara. adalah seorang praktisi. Dalam kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.
Hal ini sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Daerah membentuk daerah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan negara, pelayanan umum, dan penciptaan kewenangan. desa/subkomunitas.”
Kecamatan dipimpin oleh pejabat daerah/kabupaten dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris pengurus partai daerah.
(mengacu pada Pasal (1) Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Menurut pengertian tersebut, kedudukan pejabat tingkat kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat/pengawas daerah melalui sekretaris daerah.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi dan provinsi-provinsi tersebut dibagi menjadi kota-kota, setiap provinsi, kota-kota besar mempunyai pemerintahan daerah yang dikendalikan dengan undang-undang. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, kota/kabupaten, atau antara pemerintah provinsi dengan kota/kabupaten diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Selain itu negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan khusus negara yang ada di wilayahnya serta menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan asas-asas adat. negara. Indonesia.
Negara kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menjunjung tinggi asas desentralisasi, dan tolong-menolong Prinsip pelaksanaan desentralisasi adalah kemandirian yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberi wewenang untuk mengurus dan mengurus segala urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan. Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi, inisiatif dan penguatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan Kemandirian Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengurus kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan pembangunan daerah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat daerah telah diberdayakan dan diberi tanggung jawab tambahan untuk mempercepat pembangunan daerah.
Di sisi lain, penerapan kebijakan otonomi daerah telah mendorong perubahan baru baik dari segi struktur, wajah, tempat, dan budaya sesuai peraturan pemerintah daerah. Salah satu perubahan penting adalah mengenai kedudukan, fungsi pokok dan fungsi kecamatan yang tadinya merupakan perangkat daerah dalam kerangka prinsip desentralisasi berubah status menjadi perangkat daerah dalam kerangka prinsip desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, bupati dalam melaksanakan tugasnya merupakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada bupati/walikota.
Dinkominfo Purbalingga Upayakan Metadata Indikator Data Prioritas Satu Data Indonesia
Peraturan daerah daerah baik mengenai organisasi, kedudukan, dan tugas ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, bupati mempunyai tugas penting dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, provinsi juga akan melaksanakan pekerjaan pemerintahan umum.
Pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dibantu oleh pejabat daerah dan bertanggung jawab kepada Saudara/Gubernur ibu kota melalui sekretaris pengurus partai di tingkat daerah. Tanggung jawab bupati kepada wakil/walikota melalui sekretaris daerah merupakan tanggung jawab administratif. Pengertian tersebut bukan berarti camat berada langsung di bawah sekretaris daerah, karena struktur camat berada langsung di bawah wakil/walikota.
Bupati/wakil daerah juga berperan sebagai kepala daerah (wilayah kerja tetapi bukan daerah menurut pengertian daerah kekuasaannya), karena melaksanakan tugas kepegawaian umum pada subdaerah, khususnya kualifikasi. Melaksanakan kerja koordinasi dengan instansi pemerintah daerah setempat, menjaga ketentraman dan ketertiban. , penegakan hukum, pembinaan pemerintahan desa dan/atau pemerintahan tingkat kabupaten, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kecamatan dan/atau instansi pemerintah lain di daerah. – Kota. Oleh karena itu, kedudukan kepala suborganisasi berbeda dengan kepala unit lain di tingkat kabupaten, karena pelaksanaan tugas organisasi administrasi tingkat kabupaten lainnya harus berada di bawah koordinasi tingkat yang lebih rendah. – Distrik A. kepala
Ibukota sebagai perangkat daerah juga memiliki keunikan dibandingkan perangkat daerah lainnya dalam menjalankan fungsi pokok dan tugas pokoknya guna menunjang terlaksananya asas-asas pemekaran. Poin khusus tersebut adalah kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, kebudayaan, mengupayakan perdamaian dan ketertiban di kawasan sebagai akibat dari kesejahteraan rakyat dan masyarakat dalam rangka pembangunan keamanan zona. . Satuan wilayah. Dalam hal ini, tugas utama kepala desa selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga melaksanakan pekerjaan pembangunan daerah.
Laporan Monitoring Penyediaan Hunian Tetap Nsup Cerc/csrrp
Secara filosofis, pemerintahan daerah yang dipimpin oleh bupati harus memperkuat infrastruktur, sistem administrasi, keuangan dan ketatanegaraan dalam rangka penyelenggaraan negara di tingkat kabupaten sebagai tujuan pemerintahan daerah yang menjaga tujuan strategis. Hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kota/kota oleh petugas. Di daerah pejabat melaksanakan kewenangan dari 2 (2) sumber: pertama, kewenangan.
Pembagian wilayah di indonesia, jelaskan pembagian wilayah di indonesia, wilayah pembangunan di indonesia, pembagian wilayah fauna di indonesia, peta pembagian wilayah indonesia, pembagian wilayah flora di indonesia, pembagian wilayah pembangunan di indonesia, pembagian wilayah provinsi di indonesia, peta pembagian wilayah flora dan fauna di indonesia, pembagian waktu di wilayah indonesia, peta pembagian wilayah waktu di indonesia, pembagian wilayah jepang di indonesia