Kita Sering Mendengar Kata Miras Miras Adalah Singkatan Dari – Deretan botol miras dipajang di sebuah kedai kopi di kawasan selatan Jakarta, Selasa (3/02/2021). Peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 untuk memungkinkan masyarakat berinvestasi pada produk alkohol telah dicabut. (/Johan Tallo)

, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No.

Daftar Isi

Kita Sering Mendengar Kata Miras Miras Adalah Singkatan Dari

Perpres investasi miras yang sebelumnya ditandatangani Jokowi pada 2 Februari 2021 lalu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Miras Disulap Jadi Penyanitasi Tangan

“Saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru di industri anggur yang mengandung alkohol akan dicabut,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (3/2/2021).

Jokowi menjelaskan, pencabutan Perpres penanaman modal miras mendapat masukan dari para ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Nahdlatul Ulama (NU). Serta tokoh agama dan ormas lainnya di berbagai daerah.

“Jadi anggapan kami selama ini bahwa pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat terbantahkan. Sikap saya terus terang sangat terpuji,” kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Jokowi memutuskan mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memperbolehkan penanaman modal minuman beralkohol atau miras di empat wilayah Indonesia. Keppres ini sebelumnya telah ditandatangani Jokowi pada 2 Februari…

Mabuk Cuma Alasan Untuk Perilaku Buruk, Moralitas Anda Tidak Berubah Karena Minum Alkohol

* Kebenaran atau tipuan? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang disebarluaskan, silakan kirim WhatsApp ke nomor cek fakta 0811 9787 670 dengan mengetikkan kata kunci yang diinginkan.

Sekretaris Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Anwar Abbas, memberikan sambutan pada paparan Fatwa Syariah di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tentang proses bisnis dan layanan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (1/4). (/Johan Tallo)

Direktorat Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencabut peraturan terkait investasi di industri minuman beralkohol, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 terkait investasi di bidang usaha.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, anggapannya selama ini bahwa pemerintah tidak mendengarkan masukan dari berbagai pihak terbukti tidak benar. Peraturan presiden tentang investasi alkohol yang baru ditandatangani pada 2 Februari 2021 itu resmi dicabut hari ini, Selasa (3/2/2021).

Islam Bs Kls Xi Pages 101 150

“Jadi anggapan kami selama ini bahwa pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat terbukti tidak benar. Sikap saya terus terang sangat menyanjung,” kata Anwar Abbas, Selasa sore.

“Sebuah keputusan yang sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi bagi saya ini adalah tindakan yang mencerminkan kearifan dan kearifan seorang presiden,” ujar Anwar.

Menurut Anwar, keputusan pencabutan keppres tentang industri miras juga bisa memperkuat semangat persatuan di kalangan masyarakat.

“Dengan demikian persatuan kita tetap terjaga dan terjaga. Sehingga kita dapat bersinergi sebagai bangsa untuk mengisi pembangunan dan menghadapi permasalahan yang kita hadapi saat ini yaitu Covid-19 dan krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini. lewat,” katanya. dikatakan

Helo Story #minumankeras

Anwar mengatakan, bahaya miras tidak hanya dilihat dari segi agama. Ia menilai alkohol juga dianggap berbahaya dari segi kesehatan, sosiologis, dan ekonomi.

“Sisi dan dimensi ini ada sisi agama, sisi kesehatan, lalu sisi sosiologis ya karena orang yang minum minuman keras suka melakukan tindak kekerasan. Makanya akan merugikan kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat ya. Kemudian juga dari sisi ekonomi sudut pandang,” kata. .

Ketua MUI Pusat, Cholil Nafis mengatakan, peran negara yang diwakili pemerintah adalah mewujudkan kemaslahatan publik dalam kebijakan yang diambil.

“Terkait penandatanganan Keppres 10/2021 yang setelah ditinjau ada sisi-sisi yang perlu diperbaiki, Majelis Ulama Indonesia hanya mengingatkan bahwa ada regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat.” , kata Cholil dalam sesi teleconference.

Sama Sama Alkohol, Ini Bedanya Etanol Dengan Metanol

Cholil mengatakan MUI dan para ulama sudah lama menentang izin investasi minuman keras. Sebab, hal itu dinilai tidak sejalan dengan kepentingan peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, MUI berterima kasih kepada Jokowi yang dinilai telah bijak menyikapi aspirasi yang sedang menghebohkan masyarakat, khususnya penolakan investasi miras.

“MUI sudah lama menyampaikan visinya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Kini, Presiden RI sudah bijak menanggapi aspirasi yang ada di masyarakat,” kata Cholil.

“Oleh karena itu, MUI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keseriusan Pemerintah atas respon cepat Presiden untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan juga komitmen bersama untuk membela kebaikan negara,” ujarnya.

Ruu Minol, Antara Oplosan Dan Dampaknya Pada Industri

Pekerja menyiapkan alkohol dalam mesin pendingin di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). Peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 untuk memungkinkan masyarakat berinvestasi pada produk alkohol telah dicabut. (/Johan Tallo)

Ketua Fraksi PAN RPD RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pencabutan Perpres terkait investasi miras merupakan langkah konkrit yang diambil presiden untuk meredam perdebatan dan kontroversi yang muncul di masyarakat.

“Harapannya, peredaran miras di Indonesia bisa ditekan dan dikendalikan dengan baik. Presiden mendengarkan suara rakyat. Tentu banyak pertimbangan dan saran yang didengar. Akhirnya, Presiden memilih mencabut keterikatan pada kursi kepresidenan. .. regulasi,” kata Saleh.

Saleh mengatakan, ini bukan pertama kalinya presiden mencabut atau mengubah Perpres yang telah diterbitkan. Sehingga menurutnya wajar jika masyarakat menilai jabatan presiden kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya dan agama masyarakat.

Tanggapan Pro Kontra Soal Perpres Investasi Miras Yang Baru Diteken Jokowi

“Kalau ada kepekaan, perpres seperti ini tidak perlu dibawa ke meja presiden. Tentu saja presiden punya kantor advokat dan ahli hukum yang menyusunnya. Harus ada kajian sosiologis, filosofis, dan hukum dulu. Itu sudah disampaikan ke presiden,” kata dia.

“Karena bagaimanapun, sebagai payung hukum, Perpres mengikat semua pihak. Oleh karena itu, jika ada sekelompok orang yang merasa dirugikan secara sosiologis, tidak perlu dilanjutkan dengan rancangan Perpres tersebut,” tambah Saleh.

“Ini yang menurut saya perlu dibenahi di pusaran tim kepresidenan. Namun, pencabutan lampiran perpres itu sangat bagus. Selain itu, Presiden mengatakan, alasan pencabutan itu setelah mendengarkan pembahasan masukan ormas, tokoh masyarakat dan tokoh daerah,” ujarnya.

Saleh berharap pencabutan Perpres terkait investasi miras dapat meredam kontroversi miras di masyarakat. “Dengan begitu, kontroversi bahwa pemerintah akan membuka ruang besar untuk investasi minuman beralkohol otomatis terhapus,” kata Saleh.

Islam Bs Kls Xi

“Kami mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mendengarkan reaksi masyarakat, mendengarkan aspirasi ulama, pimpinan pesantren dan partai politik. Kami mengapresiasi #Jokowihearsvoicerakyat,” ujar Presiden PPD Achmad Baidowi.

“Dan ingat juga jika ada hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Karena sahabat yang baik tidak selalu harus setuju, tapi mampu mengingat ketika ada hal-hal yang dianggap tidak perlu,” ucapnya.

Ke depan, lanjutnya, PPP meminta para pembantu presiden atau kalangan istana untuk mencermatinya sebelum memberikan pendapatnya kepada Presiden Jokowi.

Akidah Akhlak_ma_kelas Xi_kskk_2020_compresspdf

“Kami berpesan kepada para menteri dan orang-orang di lingkungan presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan kontribusi atau membuat keputusan. Lebih baik dengarkan pihak sejenis agar kebijakannya diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Firmansyah menyambut baik keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan Perpres Investasi Alkohol. Mereka sudah lama menentangnya.

Menurutnya, penerbitan izin investasi tidak hanya akan dicabut, namun kini pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran miras. Ia mencontohkan masih banyak miras yang dijual kepada anak di bawah umur.

“Jadi bagaimana implementasinya? Setiap bar, resto, toko kelontong ada pengawasnya? Bagaimana kalau melanggar? Tidak ada aturan lagi,” ujar Firman.

Murtad Dan Mualaf

Dimulai, Liga 1 BRI Persija Jakarta vs PS Barito Putera live streaming di Vidio Rabu 22 Februari 2023 Pemerintah telah membuka keran investasi minuman keras (alkohol). Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini? Tinggalkan komentar Anda di kolom komentar, oke? survei

Hal itu sesuai dengan telah diterbitkannya Perpres tentang penanaman modal miras, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait Bidang Usaha Penanaman Modal.

1.Jokowi) diminta untuk mendorong kampanye membenci produk luar negeri atau produk luar negeri. Pasokan Beras di Gudang Bulog (Foto: Pradita Utama/detikcom) Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan, termasuk stabilisasi. pasokan dan harga kebutuhan pokok rumah tangga di tengah pandemi COVID-19. Foto: Ilustrasi Corona (Fauzan Kamil/detikcom) Mudik Lebaran Jakarta 2021 telah resmi dilarang oleh pemerintah.

Bidang Usaha: Industri Minuman Beralkohol – Persyaratan: a) Investasi baru dapat dilakukan di Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Papua dengan menghormati budaya dan kearifan lokal. b) Penanaman modal dapat dilakukan di luar huruf a. ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. “Merek harus melekat agar masyarakat lebih memilih produk Indonesia daripada produk luar negeri.” Airlangga dalam pemaparannya, Kamis (3/4/2021) ini. industri minuman beralkohol (alkohol) – Persyaratan: a) Investasi baru dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Mereka harus menjadi pembeli produk Anda yang paling setia. produk sendiri”, pada pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian agan tahun 2021, dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (3/4/2021). b) Macam-macam investasi pada huruf a, bisa berupa diidentifikasi Kepala BKPM berdasarkan rekomendasi gubernur, terutama setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, sehingga diperlukan tindakan tegas agar hal tersebut tidak terjadi lagi,” kata Muhadjir.

Perpres Investasi Miras Bikin Miris

3. Pasar perlu diwaspadai agar tidak dikuasai produk luar negeri Pria yang akrab dipanggil Buwas

Kpr adalah singkatan dari, crm adalah singkatan dari, hiv adalah singkatan dari, cara mendengar suara kita sendiri, ipal adalah singkatan dari, seo adalah singkatan dari, cv adalah singkatan dari, suv adalah singkatan dari, vps adalah singkatan dari, erp adalah singkatan dari, allah mendengar doa kita, tuhan mendengar doa kita