Kedaulatan Rakyat Di Lingkungan Keluarga

Kedaulatan Rakyat Di Lingkungan Keluarga – JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya terhadap pengembalian kedaulatan rakyat. Ia menegaskan, rancangan asli UUD 1945 adalah solusinya.

Saya tegaskan, gagasan awal demokrasi Indonesia adalah adanya wadah utuh bagi seluruh rakyat sebagai lembaga tertinggi yang merupakan wujud kedaulatan. Oleh karena itu, sistem asli Indonesia harus kembali, Ketua DPD RI.

Kedaulatan Rakyat Di Lingkungan Keluarga

Hal itu disampaikan Raniara saat bertemu dengan sejumlah aktivis, ekonom, dan tokoh masyarakat sipil lainnya di ruang delegasi DPD RI Gedung Parlemen Jakarta pada Rabu, 20 Juli 2022.

Jenis Teori Kedaulatan Dan Contoh Negara Yang Menganutnya, Apa Saja?

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Anthony Budiawan, M Hatta Taliwang, Lius Sungkharisma, Ariady Ahmad, HM Gamari, Ichsanoedin Noorsy, Sarman, M Yasin K, Dr. Zulkifli Eko Mei, Yamin Tawari, Andrianto, Hendry Harmen, Wahyono, John Mempi dan Syahganda Nainggolan.

Hak ini tersedia bagi semua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 2002. Namun bukan berarti DPD RI berada dalam zona nyaman.

Ketua DPD RI didampingi Senator asal Provinsi Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, Bustami Zainudin (Lampung) dan Fachrul Razi (Aceh). Ia didampingi Ketua DPD Sefdin Syaifudin, Togar M. Nero dan Brigjen Pol. Amostian.

Ranyala bercerita tentang proses pengembalian kedaulatan rakyat kepada rakyat sejak diangkat menjadi Ketua DPD RI.

Baca juga  1 Pcs Artinya

Pr Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Selain itu, ia berkeliling ke seluruh Indonesia dan menyimpulkan banyak kejanggalan dan permasalahan dalam konstitusi.

“Awalnya prosesnya pada akhirnya tidak harus kembali ke UUD 1945. Saya yang menggagas pembahasan Amandemen Kelima saat itu. Dan kemudian dalam perjalanannya saya melakukan proses penolakan terhadap PT 20 persen,” dia berkata.

“Yang saya tekankan di sini adalah langkah-langkah ini harus dilakukan agar masyarakat memahami permasalahan yang mendasarinya. Maka gaungnya akan meluas. Makanya saya mengajak masyarakat sipil untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa merekalah negara dan rakyat harus menunjuk pemimpin mereka,” tambahnya. “Masyarakat diminta untuk memilih partai baru” daripada diserahkan kepada mereka.

Teman-teman, ini harus dilakukan melalui representasi yang utuh. Ada unsur partai politik, unsur wakil daerah, unsur golongan, dan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Partai Revolusi Rakyat.

Halaman Detail Berita

Ranyala melanjutkan, orang-orang tersebut bertugas di lembaga tertinggi pemerintahan. Inilah sistem Indonesia yang dirancang oleh para pendiri negara.

Laniara menambahkan, dirinya berjuang bukan untuk dirinya sendiri atau membela kelompok. Namun Laniara mengatakan dia berjuang murni untuk generasi mendatang.

“Bagaimana anak cucu kita bisa sejahtera. Itu cita-cita kita. Allah akan merestui cita-cita mereka yang berjuang secara langsung. Tidak ada hubungannya dengan jadi presiden. Soal jadi presiden itu soal garis tangan. Tugas kita adalah sejahtera. sampaikan kepada rakyat apa yang telah mereka nyatakan Miliki negara ini, Alhamdulillah.. “Tuhan, negara ini bisa lepas dari oligarki. Makanya saya bicara konstitusi ini untuk membela rakyat,” jelasnya.

Ranyala juga mengungkapkan akan melanjutkan perjalanannya menuju kedaulatan rakyat dengan bertemu seluruh tokoh dan pemimpin di Tanah Air. Di sisi lain, ia tetap bersedia bertemu dengan masyarakat dari berbagai kalangan.

Baca juga  Manfaat Sosial Ekonomi Terumbu Karang Adalah

Pemetaan Partisipatif Menggunakan Dana Desa, Bagaimana Caranya?

“Sebagai Ketua Lembaga Negara, saya akan bertemu satu per satu dengan tokoh-tokoh di lingkungan Lembaga Negara, serta dengan tokoh masyarakat dan pimpinan ormas. Di sisi lain, saya terus membuka diri untuk bertemu dengan seluruh elemen.

Aktivis Aridi Ahmed saat itu menyampaikan apresiasi atas langkah Ketua DPD RI yang melakukan kajian kedaulatan rakyat bersama lembaga tinggi lainnya dengan bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung RI.

Ia mengatakan: “Hal-hal yang berdasarkan pemeriksaan kedaulatan rakyat, seperti pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung, merupakan langkah yang elegan. Ini merupakan sinyal bagi masyarakat untuk memahami situasi obyektif yang sedang terjadi.”

Sementara itu, Hatta Taliwang menegaskan situasi saat ini dan sebenarnya sudah tidak sabar. Mereka menginginkan perubahan. Oleh karena itu, masyarakat pada dasarnya menginginkan para elite dan masyarakat sipil mengambil tindakan agar negara bisa keluar dari krisis.

Sikap Positif Terhadap Pokok Pikiran Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Kebijakan yang diambil pemerintah selama ini tidak meningkatkan daya beli masyarakat.Maka justru bisa berujung pada kemiskinan struktural,” ujarnya.

Sementara itu, Anthony Budiawan menegaskan daya beli terpuruk karena APBN belum memberikan stimulus. Langkah ini adalah BLT. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi kurang mandiri dalam hal produksi.

Syahganda Nainggolan berharap bisa menggabungkan banyak elemen dalam agenda perubahan negara. Sebab laju perubahannya sesuai dengan situasi politik saat ini.

“Saat ini gerakan-gerakan di masyarakat sedang sibuk memperjuangkan PT nol persen, sibuk menangani Islamofobia, kemudian para buruh sibuk berdemonstrasi untuk omnibus law, dan yang tentang RKUHP, sibuk menghadapi oligarki, apakah masih ada. sibuk dengan pemulihan UUD 1945. Ini harus dikoordinasikan dengan baik agar perubahan bisa terjadi,” ujarnya.

Baca juga  Bagaimana Karakter Edo Dan Beni

Teras Singosari, Ekonomi Berbasis Kedaulatan Rakyat

Sementara itu, Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi mengatakan, ada bidang yang bisa dikelola DPD RI, sejalan dengan perjuangan para aktivis.

“DPD RI lahir dari perubahan UUD 2002. Semua lembaga negara yang keluar dari UUD 2002 merasa menyukainya. Namun bukan berarti DPD RI lahir dari perubahan UUD 2002. .

Fahrul Razi melanjutkan, LaNyalla menyadarkan anggota DPD RI akan kerusakan mendasar yang terjadi di negeri ini. Banyak kelompok kepentingan mengendalikan negara.

“Jadi seluruh anggota DPD RI sangat menyadari bahwa solusi dari permasalahan ini adalah dengan kembali ke naskah asli UUD 1945 dan melakukan koreksi yang benar,” ujarnya. []

Hujan Menghilang, Hasil Panen Kacang Di Pati Malah Surplus

Sekembalinya dari haji, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu dengan MK untuk memulai perjalanan menuju kedaulatan rakyat.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi yang fokus pada sembilan komoditas.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta warga Wadas, Kecamatan Benar, tidak lagi mengalami kekerasan.

Kerjasama di lingkungan keluarga, contoh kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga, kedaulatan rakyat di indonesia, penerapan kedaulatan rakyat di indonesia, contoh kedaulatan rakyat di lingkungan masyarakat, hak di lingkungan keluarga, pendidikan karakter di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan keluarga, landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di indonesia, contoh demokrasi di lingkungan keluarga, sikap positif terhadap kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga, norma agama di lingkungan keluarga