Hukum Memenuhi Kewajiban Seperti Yang Telah Diucapkan Adalah – Suka buku ini? Anda dapat menerbitkan buku Anda secara online secara gratis dalam hitungan menit! Buat gulungan Anda sendiri
14 BAB II PENGERTIAN HUKUM GEREJA A. PENGERTIAN UMUM ODIDA Secara tata bahasa, odida berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan “odida”. Jika kita membaca seluruh ketentuan Undang-Undang Kepailitan, kita tidak menemukan adanya ketentuan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mendefinisikan istilah atau konsep kepailitan atau kepailitan. debitur) untuk kepentingan semua krediturnya (kreditur). Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Utang, yang menyebutkan dalam Pasal 2: (1) Debitur yang mempunyai dua orang atau lebih dan lalai membayar sekurang-kurangnya satu utang. dapat dinyatakan pailit atas permintaannya sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih krediturnya dengan penetapan pengadilan. (2) Kejaksaan dapat juga mengeluarkan surat permohonan untuk kepentingan umum. Dalam pengertian ayat (1) pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembayar dalam ayat ini adalah pembayar sekaligus, pembayar sendiri-sendiri dan yang mendapat hak istimewa. Khusus mengenai kreditur pailit 12 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Kepailitan, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hal. 11
Hukum Memenuhi Kewajiban Seperti Yang Telah Diucapkan Adalah
15 dan para kreditur memilih, mereka dapat mengajukan pernyataan pailit dan kehilangan hak atas jaminan hartanya dan harta debitur serta hak-haknya yang diutamakan. 2004 namun segala hal yang berkaitan dengan kepailitan diatur dan diperluas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum pembayaran Indonesia diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dan asas yang ditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Hutang 14 Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, juga dimaksudkan dalam undang-undang ini. untuk melindungi kepentingan pihak lain yang terlibat, dalam hal ini Kreditur dan Debitur, serta masyarakat. Dalam hal ini, dalam pengertian umum UU No. 37 Tahun 2004, telah banyak dibicarakan tentang pentingnya kepailitan dan penundaan pembayaran upah. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Untuk mencegah perampasan harta debitur, apabila beberapa kreditur menagih utangnya dari debitur pada waktu yang bersamaan; 13 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Galia Indonesia, Bogor, 2009 hal. 24 14 Syamsudin Sinaga, Hukum Utang Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal.
Menikah Hanya 12 Hari, Bisakah Ajukan Pembatalan Pernikahan?
16 2. mencegah kreditur yang berhak atas harta untuk memperoleh haknya dengan menjual barang-barang debitur, tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau debitur lainnya; 3. Untuk mencegah penipuan yang dilakukan oleh salah satu debitur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur mencoba melakukan pembayaran kepada satu atau lebih kreditur yang merugikan kreditur lain atau perilaku curang yang dilakukan oleh debitur yang mengambil semua yang dia miliki untuk menyelamatkan krediturnya dari pekerjaannya. individu, tetapi juga mempengaruhi perusahaan. Sebuah perusahaan yang kini dinyatakan bangkrut dapat memiliki konsekuensi global, tidak hanya untuk perusahaan itu saja. Oleh karena itu, kebangkrutan perusahaan merupakan salah satu kebutuhan utama kegiatan usaha, karena adanya kebangkrutan merupakan salah satu penyebab keluarnya pasar usaha. Jika investor tidak bisa lagi bermain di pasar, mereka bisa keluar dari pasar. Di sinilah kantor kebangkrutan masuk. , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 205
17 KUH Perdata Indonesia sebagai subsistem dari KUH Perdata Nasional harus mengintegrasikan sistem hukum perdata (hukum perdata) dan hukum nasional (hukum perdata). Hukum kepailitan Indonesia yang tertuang dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak hanya memiliki hukum substantif, tetapi juga hukum resmi. Namun jika dilihat dari aturannya, tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, KUHAP dijadikan sebagai: 1. Hukum Indonesia (het herziene indonesisch reglement) S.Tahun 1941-4 disingkat RID/HIR 2. Hukum Acara Perdata pelosok Jawa dan Madura (Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Java en Madura) S. Tahun 1927-227 disingkat RBg 3. Peraturan Perdata (Reglement op de Rechtsverordening) S. Tahun 1847-752 1847. 52 jo S. 1849-63 ditulis Rv dalam Bahasa Indonesia Kepailitan tidak membedakan antara kebangkrutan perorangan dan kebangkrutan perusahaan. Undang-Undang Kepailitan Indonesia, yang diundangkan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004, mengatur tentang kepailitan.
18, dan kebangkrutan badan hukum. Apabila UU No.37 Tahun 2004 tidak mengatur dengan baik tentang pemusnahan orang atau badan hukum, maka digunakan undang-undang dan sistem hukum lain sebagai dasar aturan 17 Secara umum, uang tidak dapat diartikan sebagai penagihan umum debitur. selama pernyataan pailit atau selama kepailitan untuk kepentingan semua debitur yang mempunyai utang selama kepailitan, yang dilakukan di bawah pengawasan pihak yang berwenang. Pengertian yurisdiksi adalah bahwa proses pembagian dan pengurusan harta kekayaan dilakukan oleh seorang wali amanat di bawah pengawasan seorang hakim. Jika debitur (debitur) sedang menghadapi masalah keuangan, tentu saja kreditur akan berusaha mempertahankan utangnya dengan mengajukan gugatan perdata terhadap debitur di pengadilan melalui pelepasan harta kekayaan debitur atau debitur. cara kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan agar debitur dinyatakan pailit. Properti debitur diambil dan dia dieksekusi.
19 piutang debitur, kreditur lain yang tidak mengajukan pengaduan, tidak dilindungi. Hal lain adalah jika kreditur meminta pengadilan untuk menyatakan debitur pailit, maka melalui proses kepailitan, semua harta debitur akan ditahan secara umum, dan sejak saat itu hingga masa lalu, jika ada. mengatakan bahwa likuidasi umum adalah likuidasi yang tidak terbatas pada orang-orang atau beberapa debitur, tetapi kepada semua debitur, atau dengan kata lain mencegah penangkapan dengan memenuhi utang-utang rakyat. Dalam kasus lain, kepailitan hanya menimpa harta debitur dan bukan debitur, sehingga debitur dapat mempunyai hak-hak di luar harta itu, seperti hak keluarga, hak orang tua, dan itu menjadi wewenang wali debitur. Hukum Islam keluarga juga mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan hutang yang erat kaitannya dengan kepailitan. Hukum Islam mengatur akad hutang dalam Surah Baqarah 280: “Dan jika (debitur) dalam kesulitan, beri dia waktu sampai bantuan datang. Dan jika kamu tahu, lebih baik kamu bersedekah (sebagian atau seluruh hutang). 283: “Dan jika Anda dalam perjalanan dan Anda tidak menemukan penulis, akan ada jaminan” (dari kreditur).Namun, jika dan beberapa dari Anda setuju dengan yang lain, maka 19 ibid., hal.115
Kelompok 1 Kaidah Fikih Pertama
20 Orang yang dititipkan harus memenuhi perintahnya (pinjaman) dan bertakwa kepada Allah Tuhannya.” Firman Allah tertuang dalam Surah Baqarah, yang melakukan transaksi di atas kertas, yaitu memberikan akad pinjaman (pinjaman). harus dimeteraikan dengan tangan atau notaris dengan keterangan dua orang saksi, perjanjian pinjam meminjam harus mencantumkan jaminan debitur. Koin Al-Fals adalah jenis koin (Dinka) terkecil yang terbuat dari tembaga, dan koin tersebut biasanya dianggap paling buruk dan paling tidak berharga. dan tidak memiliki dirham.Dari definisi tersebut dapat dilihat hubungan antara bangkrut dan kekurangan uang.Setemologi, at-taflis artinya gagal, jatuh miskin atau jatuh miskin. adalah, yang utangnya melebihi kekayaannya. Basis ekonomi adalah orang yang menggunakan lebih dari sumber dayanya untuk memahami kebutuhan akan penyimpanan air. Dalam perkataan para ahli fikih, para ulama mendefinisikan at-taflis (penunjukan non-finansial) sebagai berikut: “Keputusan hakim, yang melarang seseorang melakukan sesuatu 20 Jono, pasal, hal. 36-37 21 Abdullah ibn Abd al -Rahman Al Bassam.Sira Bulugul Maram, Pustaka Azam, Edisi Pertama, Jakarta, 2006, hlm.504
Hukum 21 tentang kekayaannya. Pembatasan itu dicabut karena ia terlilit utang yang jumlahnya sama atau bahkan lebih dari seluruh hartanya. Misalnya, jika seorang pengusaha (debitur) menerima modal dari orang lain (debitur) atau dari bank, maka ternyata usahanya tidak menguntungkan bahkan berakhir, maka atas permintaan kreditur dan hakim, debitur tersebut dinyatakan. bangkrut, oleh karena itu, tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Mencegah perbuatan hukum debitur yang dibayar menjamin utangnya kepada debitur (Bank). Oleh karena itu, pailit (taflis) adalah orang yang utangnya melebihi hartanya. Jika seseorang telah menghabiskan hartanya, dan tidak dapat membayar hutangnya, dia disebut bangkrut. Membawa perintah terhadap bangkrut disebut “air terjun” 22 B. Kondisi pengajuan kebangkrutan.
Mengeluarkan zakat mal hukumnya wajib apabila telah memenuhi, zakat mal wajib di keluarkan jika telah memenuhi syarat, kewajiban dari wajib pajak yang utama adalah, apabila telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan syarat menunaikan zakat fitrah hukumnya, zakat mal wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat, zakat mal wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat brainly, zakat mal wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat, hukum mengeluarkan zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat adalah, zakat mal yang wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat, zakat mal dikeluarkan jika telah memenuhi syarat, mpasi yang memenuhi syarat adalah, zakat mal wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat yaitu